2026-04-04T00:31:12Z https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/oai

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/1 2024-11-30T03:39:41Z jurisprudensi:ART driver

Hak Asasi Manusia, Permasalahan, dan Penyelesaiannya di Indonesia Seri Mughni Sulubara Hak Asasi Manusia Permasalahan Penyelesaian Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM dalam konteks penegakan hukum dan keamanan menjadi sorotan yang serius mulai dari kasus kejahatan pelanggaran HAM ringan maupun berat. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah ingin mengetahui penyelesaian pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hukum acara pidana. Metode penelian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif yuridis normatif. Bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam hukum positif dilakukan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2024-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1 10.70193/jurisprudensi.v1i01.01 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat; 1-11 3063-0118 10.70193/1xr1qx70 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1/1 Copyright (c) 2024 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/2 2024-11-30T03:40:24Z jurisprudensi:ART driver

Sipadan dan Ligitan Serta Penyelesaiannya Dalam Hukum Internasional T. Saiful Basri Seri Mughni Sulubara Pulau Sipadan Pulau Ligitan Mahkamah Internasional Kasus Sipadan dan Ligitan berawal dari klaim antara Indonesia dan Malaysia terhadap wilayah yang dilandasi oleh tujuan memperoleh keuntungan dan penguatan negara melalui penambahan wilayah. Permasalahannya adalah kedua negara ini mengakui kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam berbagai macam aspek baik dalam bidang sejarah, budaya, dan pemanfaatan tradisional wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini dilakukan ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kasus Sipadan dan Ligitan secara hukum internasional melalui Mahkamah Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menerapkan pula metode historis dan analisis interpretatif. Pada Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan untuk memberikan hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia dengan bukti-bukti efektif yang dianggap lebih meyakinkan dari pada Indonesia. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2024-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/2 10.70193/jurisprudensi.v1i01.02 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat; 12-22 3063-0118 10.70193/1xr1qx70 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/2/2 Copyright (c) 2024 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/3 2024-11-30T03:41:03Z jurisprudensi:ART driver

Fenomena Money Politic Pada Pemilihan Geusyik Desa Ujong Baroh Tahun 2019 Muksalmina Fenomena Politik Uang Pemilihan Geusyik Pemilihan Geusyik menjadi salah satu agenda besar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat perkampungan. Tindakan suap-menyuap untuk memperoleh suara bukanlah hal baru dalam agenda tersebut. Karena pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa ini hanya skala Geusyik, banyak individu yang menganggap hal ini kurang penting. Hak pilih yang tidak digunakan menjadi sasaran calon Geusyik untuk mendapatkan suara. Calon Geusyik memberikan uang kepada mereka agar mendapatkan suara dari masyarakat, terutama individu yang tidak ingin mencoblos. Penelitian ini mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai politik uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat alasan masyarakat mengambil uang yang berasal dari calon Geusyik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian adalah masyarakat Gampong Ujong Baroh yang menerima suap serta tidak ingin ikut serta dalam pemilihan pada awalnya. Penelitian ini menggunakan kacamata teori Alfred Schutz tentang fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk datang ke TPS dapat dibeli dengan uang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang calon Geusyik sehingga mereka memilih untuk golput; jika tidak ada uang atau insentif untuk pergi, maka mereka tidak akan pergi. Masyarakat yang diberi uang merasa bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan jika mengambil uang tersebut dan menggunakan hak suara yang mereka miliki, dengan demikian mereka secara tidak sadar telah melanggar peraturan perundang-undangan.  LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2024-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/3 10.70193/jurisprudensi.v1i01.03 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat; 23-32 3063-0118 10.70193/1xr1qx70 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/3/3 Copyright (c) 2024 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/4 2024-11-30T03:41:33Z jurisprudensi:ART driver

Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Hukum Jinayat dan Pasal 285 KUHP Muhammad Chairullah Pemerkosaan Mahram Qanun Jinayat KUHP Pemerkosaan merupakan tindak pidana (jarimah) yang diatur dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kedua sumber hukum materil ini berbeda dalam mendefinisikan dan menetapkan hukuman. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin melakukan suatu penelitian mengenai Hukuman Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Pasal 285 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, Tindak pidana pemerkosaan terhadap mahram telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 285 KUHP juga mengatur perihal pemerkosaan. Dalam konteks pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh, maka berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Asas tersebut menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2024-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/4 10.70193/jurisprudensi.v1i01.04 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat; 33-46 3063-0118 10.70193/1xr1qx70 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/4/4 Copyright (c) 2024 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/5 2024-11-30T03:42:07Z jurisprudensi:ART driver

Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang Tersangkut Persoalan Hukum di Kota Lhokseumawe Herlin Optimalisasi Bantuan Hukum Aparatur Sipil Negara Persoalan Hukum Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Negara mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), termasuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas negara dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini hadir untuk meneliti pengaturan pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang tersangkut permasalahan hukum di Kota Lhokseumawe. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa antuan hukum yang diberikan oleh Pemko Lhokseumawe hanya dilakukan pada tingkat penyidikan dan penyelidikan sementara pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh Tanggal 1 April 2024 dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa, para terdakwa yang merupakan ASN Pemko Lhokseumawe tidak didampingi oleh kuasa hukum yang diberikan Pemko Lhokseumawe. Seharusnya selama proses hukum terhadap para terdakwa, pendampingan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe juga dilakukan secara komprehensif dalam semua tingkatan, baik penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2024-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/5 10.70193/jurisprudensi.v1i01.05 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat; 47-65 3063-0118 10.70193/1xr1qx70 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/5/5 Copyright (c) 2024 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/6 2024-11-30T03:42:40Z jurisprudensi:ART driver

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: 8/JN/2021/Ms.Lsm)  Nabhani Yustisi Perlindungan Anak Pelecehan Seksual Indonesia adalah negara hukum dimana Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya. Aturan yang ada di Indonesia untuk melindungi anak-anak sudah banyak, baik aturan yang dari tingkat tinggi tingkat rendah walaupun di daerah Aceh juga masih beberapa yang tunfuk terhadap aturan pemerintah pusat. Akan tetapi dalam sehari-hari masih ada saja kejahatan yang mengakibatlan anak sebagai korban. Seperti yang terjadi di Kecamtan Banda Sakti Kota lhokseumawe, pelecehan seksual terjadi menjadikan seorang anak sebagai korban. Hal ini mendapat perhatian tersendiri bukan hanya kepada si pelaku tetapi juga bagi si korban akan perlindungan yang didapatkan selama kasus di adili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus pelecehan ini dan juga untuk mengetahui bagaimana saja bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan yang didapat oleh anak yang menjadi korban yakni pendampingan dari pihak keluarga selama dalam proses hukum untuk mengurangi rasa trauma dan takut korban terhadap pelaku, adapun perlindungan lainnya tidak tertulis dalam putusan yang menjadi dasar peneliti. Dalam memutuskan perkara dari kejahatan pelecehan seksual hakim mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2024-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6 10.70193/jurisprudensi.v1i01.06 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat; 66-79 3063-0118 10.70193/1xr1qx70 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6/6 Copyright (c) 2024 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/9 2025-01-08T03:21:40Z jurisprudensi:ART driver

Analisis Putusan Hakim terhadap Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/Pn.Bna dan Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/Pn Lsk Evarina, Evarina Jamaluddin Budi Bahresy Putusan Hakim Rehabilitasi Narkotika Pecandu narkotika dianggap sebagai ‘’Self Victimizing Victims’’ yang menderita sindrom ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur dekriminalisasi pelaku penyalahgunaan narkotika, yang diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan ketentuan hukum mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika, serta menganalisis putusan hakim terkait rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (Studi Putusan Nomor 281/Pid.sus/2017/PN-Bna dan Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN-Lsk). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan analitis untuk menggambarkan mekanisme pemberian rehabilitasi, yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu Narkotika. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/9 10.70193/jurisprudensi.v1i02.07 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan; 80-88 3063-0118 10.70193/jjihurisprudensi.v1i2 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/9/7 Copyright (c) 2024 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/14 2025-01-08T03:21:40Z jurisprudensi:ART driver

Peran PBB dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional di Zona Konflik Filzah Nabilah Harisah Daulay Hukum Humaniter Internasional PBB Zona Konflik Perlindungan Sipil Penelitian ini mengkaji peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penegakan hukum humaniter internasional (HHI) di zona konflik. Studi ini menganalisis mekanisme dan intervensi PBB di berbagai wilayah konflik, dengan fokus pada efektivitasnya dalam melindungi hak-hak sipil dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HHI. Melalui analisis kualitatif terhadap operasi penjaga perdamaian PBB, resolusi Dewan Keamanan, dan program bantuan kemanusiaan, penelitian ini mengungkapkan pencapaian sekaligus tantangan dalam penegakan HHI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun PBB telah membangun kerangka kerja komprehensif untuk implementasi HHI, termasuk melalui Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dan misi penjaga perdamaian, masih terdapat hambatan signifikan dalam memastikan kepatuhan penuh dari pihak-pihak yang berkonflik. Studi ini juga mencatat bahwa antara tahun 2018 hingga 2023, misi penjaga perdamaian PBB berhasil mengurangi korban sipil sebesar 47% di zona konflik aktif, meskipun pelanggaran HHI masih tetap terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas penegakan hukum PBB, peningkatan koordinasi dengan organisasi regional, serta perbaikan mekanisme akuntabilitas sangat penting untuk memperkuat implementasi HHI yang lebih efektif di zona konflik. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/14 10.70193/jurisprudensi.v1i02.11 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan; 142-155 3063-0118 10.70193/jjihurisprudensi.v1i2 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/14/11 Copyright (c) 2025 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/25 2025-01-08T03:21:40Z jurisprudensi:ART driver

Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer Muhammad Rudi Syahputra Metodologi Penelitian Hukum Problematika Hukum Penelitian hukum di era globalisasi dan kemajuan teknologi menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial. Masalah-masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan multidisipliner dalam penelitian hukum. Metodologi penelitian hukum yang tepat, baik normatif, empiris, kualitatif, kuantitatif, filsafat hukum, perbandingan hukum, atau interdisipliner, menjadi kunci untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang melibatkan banyak disiplin ilmu. Artikel ini mengulas berbagai metodologi yang dapat diterapkan dalam penelitian hukum kontemporer dan bagaimana metodologi tersebut dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/25 10.70193/jurisprudensi.v1i02.08 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan; 89-106 3063-0118 10.70193/jjihurisprudensi.v1i2 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/25/8 Copyright (c) 2024 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/26 2025-01-08T03:21:40Z jurisprudensi:ART driver

Tinjauan Perkembangan Hukum Perkoperasian di Indonesia Imam Buchari Koperasi Omnibus Law Perkembangan Hukum Koperasi memiliki peran yang sangat vital dalam ketahanan ekonomi nasional dengan menanamkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama anggota dan masyarakat. Upaya perbaikan regulasi perkoperasian terus dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan konstitusi, sehingga regulasi yang mengusung semangat kapitalisme, bukan asas kekeluargaan, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka pemulihan ekonomi koperasi di Indonesia, pemerintah memberlakukan regulasi cipta kerja dan turunannya untuk mempermudah syarat pembentukan koperasi, memperluas lapangan usaha koperasi, memperkuat perlindungan koperasi, serta memberikan kebijakan khusus untuk pengembangan koperasi di sektor-sektor tertentu. Rekomendasi yang kami ajukan adalah kebijakan omnibus law pada koperasi harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan inovasi bisnis. Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi jangan sampai membuat koperasi terjebak dalam stagnasi dan gagal meningkatkan kapabilitas usahanya. Koperasi harus didorong untuk terus berinovasi agar dapat mempertahankan daya saing bisnis yang kuat. Diperlukan regulasi teknis lanjutan agar koperasi diwajibkan untuk terus berinovasi sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/26 10.70193/jurisprudensi.v1i02.10 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan; 123-141 3063-0118 10.70193/jjihurisprudensi.v1i2 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/26/10 Copyright (c) 2025 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/27 2025-01-08T03:21:40Z jurisprudensi:ART driver

Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Muksalmina Nabhani Yustisi Tasyukur Netralitas Pemilihan Kepala Daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam sistem demokrasi sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, dan perekat persatuan bangsa, dengan kewajiban untuk menjunjung asas netralitas, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Netralitas ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat. Namun, sering terjadi pelanggaran, seperti keterlibatan ASN dalam kampanye terselubung, yang merusak citra mereka dan mencederai proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dipilih karena topik yang dibahas berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan ASN tidak netral dalam Pilkada. Pertama, faktor sistematis, yaitu lemahnya penegakan aturan hukum dan kenyataan bahwa promosi jabatan serta penilaian kinerja ASN dikelola oleh pejabat politik. Kedua, faktor budaya, yaitu anggapan bahwa berafiliasi dengan partai politik tertentu dapat memberikan manfaat bagi karier mereka. Ketiga, faktor politik, yaitu tekanan dari pejabat politik atau penguasa daerah yang meminta ASN untuk mendukung kandidat tertentu dalam Pilkada.  LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/27 10.70193/jurisprudensi.v1i02.09 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan; 107-122 3063-0118 10.70193/jjihurisprudensi.v1i2 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/27/9 Copyright (c) 2025 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/31 2025-03-25T05:50:22Z jurisprudensi:ART driver

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin BPOM di Kabupaten Bireuen Soraya, Ade Soraya Dian Eriani Munawir Faratul Rahmy Perlindungan Konsumen Kosmetik Izin BPOM Kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan, tetapi untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan (BPOM) kepada masyarakat, sehingga mengandung bahan berbahaya dan merugikan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan ( BPOM) dan tanggung jawab terhadap konsumen atas produk yang tidak memiliki izin Badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. hasil penelitian ini dan analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan badan (BPOM) berdasarkan hasil wawancara, perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan bisa dilakukan dengan cara pengawasan dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dan dapat mengadukan permasalahan yang di inginkan terkait kosmetik yang berbahaya secara langsung maupun membuat laporan ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau yayasan perlindungan konsumen Aceh untuk memberi perlindungan, serta dapat ditindaklanjuti secara langsung memberi peringatan dan sanksi hukum apa yang diperbuat oleh pelaku usaha yang harus bertanggung jawab. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/31 10.70193/jjihurisprudensi.v1i2.31 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 1 No. 2 (2024): Reformasi Hukum dalam Penegakan Keadilan; 156-174 3063-0118 10.70193/jjihurisprudensi.v1i2 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/31/12 Copyright (c) 2024 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/41 2026-03-27T11:08:04Z jurisprudensi:ART driver

Peningkatan Kompetensi Digital Pengawas Pemilu melalui Pelatihan Berbasis Simulasi: Studi Evaluatif Atas Efektivitas Program Bawaslu Hayat, Norul Pelatihan Digital Pengawas Pemilu Sirekap Siwaslu Kompetensi Teknologi Pelatihan digital bagi pengawas pemilu merupakan strategi krusial untuk memperkuat pengawasan berbasis teknologi, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi Siwaslu dan Sirekap. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelatihan digital bagi pengawas pemilu dalam pemanfaatan aplikasi Siwaslu dan Sirekap. Dengan pendekatan normatif-deskriptif, ditemukan bahwa pelatihan belum seragam dari segi kualitas, durasi, dan metode, serta minim praktik langsung. Hambatan utama mencakup infrastruktur terbatas dan rendahnya literasi digital, terutama di daerah terpencil. Pelatihan berbasis simulasi terbukti lebih efektif. Diperlukan reformulasi kebijakan pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal guna mewujudkan kompetensi pengawas yang merata di era digital. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/41 10.70193/jurisprudensi.v2i01.02 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan ; 27-48 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i01 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/41/14 Copyright (c) 2025 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/42 2026-03-27T11:08:04Z jurisprudensi:ART driver

Ketentuan Hukum terhadap Remaja Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Fiqh Syāfi‘īyah Khairul Amri Ismail Ibnor Azli Ibrahim Hanan Abd Aziz Hamil Luar Nikah Qanun Jinayat Pembuktian Zina Fiqh Al-Syāfiʿīyah Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap kasus remaja hamil di luar nikah menurut Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 dan fikih Syafi‘iyah, dengan fokus pada sistem pembuktian dan kadar hukuman. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara Qanun dan fikih Syafi‘iyah, khususnya dalam penggunaan sumpah dan tes DNA sebagai alat bukti, penyamarataan hukuman zina, serta batas usia taklif hudud. Disarankan agar Qanun Jinayat ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan fikih Syafi‘iyah, terutama dalam konteks perlindungan remaja perempuan. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/42 10.70193/jurisprudensi.v2i01.01 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan ; 1-26 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i01 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/42/13 Copyright (c) 2025 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/47 2026-03-27T11:08:04Z jurisprudensi:ART driver

Kritik Hukum Islam Terhadap Warisan Anak Zina: Analisis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Muhammad Muhammad Rudi Syahputra Tasrizal Anak Zina Hak Waris Hukum Islam Mahkamah Konstitusi Tasyri’ Ilahi. Penelitian ini mengkaji secara kritis hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pemberian hak waris bagi anak yang lahir di luar pernikahan (anak zina), dengan fokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketegangan normatif antara ketentuan fikih yang menafikan hubungan nasab antara anak zina dan ayah biologisnya sehingga menggugurkan hak waris dengan putusan Mahkamah Konstitusiah yang mengakui hak-hak keperdataan anak luar nikah berdasarkan pembuktian ilmiah seperti tes DNA. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, melalui telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan sumber-sumber fikih klasik seperti Bidayatul Mujtahid, Mausu’atul Fiqhiyyah, dan Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, serta literatur hukum nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama empat mazhab bersepakat anak zina tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab syar’i yang sah, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi menekankan perlindungan hak anak dan asas keadilan substantif yang melampaui bentuk formal pernikahan. Putusan tersebut dinilai sebagai upaya progresif dalam menjamin non-diskriminasi terhadap anak, namun juga memunculkan kritik karena dianggap menyentuh ranah tasyri’ ilahi dan berpotensi mengaburkan batas antara pernikahan sah dan hubungan zina. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi hukum yang menyangkut nilai-nilai dasar syariat harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan ilahiah dan maqashid al-syari’ah. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/47 10.70193/jurisprudensi.v2i01.03 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan ; 49-74 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i01 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/47/15 Copyright (c) 2025 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/53 2026-03-27T11:08:04Z jurisprudensi:ART driver

Pendampingan Hukum Korban Pemerkosaan: Perlindungan terhadap Pendidikan Perempuan T. Rasyidin Munawir Bella Dalila Pendampingan Hukum Perlindungan Perempuan Hak Kasus pemerkosaan tidak hanya memengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial korban, tetapi juga dapat mengganggu hak-hak dasar mereka, termasuk kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Perempuan yang menjadi korban sering kali mengalami stigma, perlakuan tidak adil, dan luka emosional yang menghalangi mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Selain itu, perlindungan hukum yang ada belum cukup memastikan bahwa hak pendidikan mereka tetap terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampingan hukum yang efektif dalam melindungi korban pemerkosaan, terutama dalam memastikan hak pendidikan perempuan terlindungi dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam terhadap korban, pendamping hukum, serta lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan, seperti kurangnya kerja sama antara layanan hukum dan bantuan psikososial, rendahnya kesadaran lembaga pendidikan tentang kebutuhan korban, serta masih kuatnya stigma sosial yang dihadapi korban. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan pendekatan pendampingan hukum yang menyeluruh, yang mencakup pemberian bantuan hukum yang terpadu dengan layanan psikologis, pembuatan kebijakan perlindungan di lingkungan sekolah, serta peningkatan peran masyarakat dalam membantu pemulihan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam membangun sistem pendampingan hukum yang lebih inklusif, memastikan perlindungan pendidikan bagi korban, serta mendukung pemenuhan hak asasi perempuan. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/53 10.70193/jurisprudensi.v2i01.04 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan ; 75-85 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i01 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/53/16 Copyright (c) 2025 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/59 2026-03-09T11:30:37Z jurisprudensi:ART driver

Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dalam Perspektif Negara Kesatuan Sanjaya, Aditya Bintan R. Saragih Hotma P. Sibuea Gunawan Widjaja Disharmonisation Regional Regulations Legislation This study was motivated by the disharmony between central government regulations and local regulations (perda) in Indonesia. The study aims to analyze the forms and causes of disharmony, as well as to formulate ways to strengthen the harmonization mechanism within the framework of a unitary state. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, based on the study of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the disharmony of local regulations is influenced by the ambiguity of the harmonization norms in the draft local regulations, the weak capacity of regional legislation, the dominance of local political interests, and the lack of vertical coordination between the central and regional governments. Therefore, it is necessary to affirm the norms and procedures for harmonizing draft local regulations, strengthen harmonization mechanisms (ex ante and ex post), conduct periodic evaluations, and optimize the role of relevant ministries/institutions and the Supreme Court to ensure the harmony of norms, certainty, justice, and the benefits of law. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/59 10.70193/jurisprudensi.v2i02.01 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum; 99-119 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i02 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/59/17 Copyright (c) 2026 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/63 2026-03-09T11:30:37Z jurisprudensi:ART driver

Pergeseran Isu Gender dalam Persepktif Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Bali I Kadek Agus Aditya Firmantara I Gede Pasek Pramana Gender Balinese Customary Law Living Law Equality Social Transformation This study aims to analyze the shifting gender issues from the perspective of the living law in Balinese society, particularly within the context of transforming customary norms and the evolving role of women in the social structure of the desa adat (customary village). Balinese customary law, as a form of living law rooted in local values and Balinese Hindu spirituality, essentially regulates social relations in a hierarchical and communal manner. However, modern social dynamics, educational development, and the penetration of global equality values have led to a fundamental change in society’s perception of gender roles. This research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches. Legal materials are obtained through a literature review of customary law sources, awig-awig (village customary regulations), and relevant statutory instruments, and are analyzed qualitatively. The findings indicate that the shift in gender issues within Balinese society is not merely triggered by external pressures of modernity but also represents a process of reinterpretation of traditional values by the customary community itself. The principle of balance (Rwa Bhineda), which forms the philosophical foundation of Balinese customary law, has begun to be actualized to create more equitable social relations between men and women. The living law within Balinese society demonstrates adaptive flexibility toward the value of gender equality without abandoning its cultural and spiritual roots. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/63 10.70193/jurisprudensi.v2i02.02 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum; 120-150 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i02 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/63/18 Copyright (c) 2026 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/66 2026-03-09T11:30:37Z jurisprudensi:ART driver

Analisis terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan Kasasi atas Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana Mariska Regina Martha Syamsuri Prosecutor's Authority Cassation Acquittal Vrijspraak Criminal Justice System. Judicial power is a key pillar of the rule of law in Indonesia. In criminal proceedings, acquittal (vrijspraak) decisions raise debate because Article 244 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) normatively prohibits prosecutors from filing cassation against acquittals. However, Supreme Court jurisprudence and Constitutional Court Decision No. 114/PUU-X/2012 have opened limited space for such cassation. This study analyzes the prosecutor’s authority, its legal basis and limits, and its implications for legal certainty and justice, using authority theory within normative legal research (conceptual and legislative approaches) based on KUHAP, jurisprudence, and Constitutional Court decisions. The findings show that the prosecutor’s cassation authority gains legitimacy through these legal developments but is restricted to non-pure acquittals, namely where the acquittal results from misapplication of law, excess of judicial authority, or non-legal considerations. Therefore, cassation against acquittals functions as a judicial correction mechanism to safeguard law enforcement and substantive justice. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/66 10.70193/jurisprudensi.v2i02.03 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum; 151-166 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i02 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/66/19 Copyright (c) 2026 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/70 2026-03-09T11:30:37Z jurisprudensi:ART driver

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak di bawah Umur sebagai Pelaku Pembunuhan Berencana Cindy Aura Cahyani Premeditated Murder Criminal Liability Child Protection Law Criminal Sanctions Premeditated murder is a serious crime that raises specific issues when committed by a child, particularly in relation to criminal responsibility and sentencing restrictions in the juvenile justice system. This study analyzes the criminal responsibility of children as perpetrators of premeditated murder based on the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). The method used is normative legal research with a regulatory, conceptual, and case approach through the examination of norms and relevant court decisions. The results of the study show that children can be held criminally responsible as long as they meet the age requirements and the elements of guilt and premeditated murder can be legally proven. However, the process and punishment of children are subject to a special regime that emphasizes child protection, rehabilitation, and punishment as a last resort (ultimum remedium), with restrictions on the type of sanctions and the length of punishment in accordance with the provisions of the UU SPPA. Thus, the application of the norms of the Criminal Code and the UU SPPA in court decisions needs to ensure a balance between legal certainty, a sense of justice, and the goal of child development. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/70 10.70193/jurisprudensi.v2i02.04 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum; 167-182 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i02 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/70/20 Copyright (c) 2026 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/71 2026-03-09T11:30:37Z jurisprudensi:ART driver

Pertanggungjawaban Pidana Istri sebagai Pelaku KDRT terhadap Suami Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Fiqhry Al-Faidzin Al-Faidzin, Fiqhry Criminal Liability Domestic Violence Husband and Wife Islamic Criminal Law This study examines the criminal liability of wives as perpetrators of domestic violence against their husbands from the perspective of Indonesian positive law and Islamic criminal law (fikih jināyah). The method used is descriptive-analytical qualitative through literature study, regulatory analysis, and secondary data from the 2022–2025 period. The results show that, normatively, fiqh jināyah allows for the punishment of perpetrators of domestic violence through ta‘zīr sanctions without distinguishing between genders, while in positive law, the main basis is Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) as lex specialis with the Criminal Code as a general reference. However, law enforcement still faces obstacles in the form of stigma against male victims, barriers to reporting, and limited data on cases of wives as perpetrators against their husbands, thus requiring more inclusive and gender-neutral policies. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/71 10.70193/jurisprudensi.v2i02.05 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum; 183-194 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i02 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/71/21 Copyright (c) 2026 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/77 2026-03-09T11:30:37Z jurisprudensi:ART driver

Aktualisasi Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh Muhammad Iqbal Muhammad Evarina Function Independence Wali Nanggroe Institutuon Autonomy Aceh is a special autonomous region within the Unitary State of the Republic of Indonesia, as recognized in Article 18B of the 1945 Constitution. The prolonged conflict between the Central Government and the Free Aceh Movement (GAM) was resolved through the Memorandum of Understanding in Helsinki, which laid the foundation for the establishment of the Wali Nanggroe Institution (LWN). The existence of the LWN is regulated under Law Number 11 of 2006 on the Governance of Aceh, as well as Aceh Qanun Number 8 of 2012 and Qanun Number 9 of 2013. The LWN is positioned as an independent customary leadership institution functioning as a unifying body for the Acehnese people under the leadership of the Wali Nanggroe. This study examines whether the existence of the LWN aligns with the concept of Aceh’s special autonomy, evaluates its effectiveness, analyzes its participation in governance, and formulates an ideal framework for its future role. The research employs a normative juridical method with a prescriptive analytical specification, complemented by an empirical juridical approach through literature review and field interviews. The findings indicate that the LWN has not functioned effectively. Its large institutional structure is disproportionate to its duties and functions, resulting in significant budgetary burdens. The perceived political alignment of the Wali Nanggroe has reduced public trust and weakened its neutral role as a unifying figure, particularly amid political dynamics between the Aceh Government and the Aceh Regional People’s Representative Council (DPRA). In addition, the lack of harmonious relations between the LWN and the Katibul Wali has hindered institutional performance. The study recommends revising the relevant qanun by simplifying the institutional structure, clarifying internal relations, and strengthening the independence and moral authority of the Wali Nanggroe within the framework of Aceh’s special autonomy. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/77 10.70193/jurisprudensi.v2i02.06 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum; 195-209 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i02 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/77/22 Copyright (c) 2026 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/79 2026-03-09T11:30:37Z jurisprudensi:ART driver

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Manipulasi Kredit oleh Karyawan Perbankan Sri Andrian Munawir T. Rasyidin Juanda Fraud Credit Manipulation Trust Principle Customer Protection Banking Fraud in banking often occurs through credit manipulation, including fictitious loans or fictitious collateral using customers’ documents, even after previous loans have been settled. Such practices undermine the trust principle that underpins the bank–customer relationship as reflected in Article 29(4) of Law No. 10 of 1998, which requires banks to conduct their business in ways that do not harm the bank or customers’ interests and to maintain public trust. This study examines the urgency of the trust principle in banking and analyzes legal protection for customers harmed by credit manipulation committed by bank employees. The research employs an empirical juridical approach, combining normative analysis of relevant banking and civil law rules with field-based data on how credit manipulation is carried out and addressed in practice. The findings show that customer protection should be structured through preventive measures (internal controls, verification, complaint-handling mechanisms) and repressive measures (dispute resolution and law enforcement) across civil, criminal, and administrative avenues. From a civil law perspective, Articles 1365 and 1367 of the Civil Code provide the basis for holding both the employee and the bank institutionally liable for unlawful acts and vicarious responsibility, including compensation for customers whose identities or credit files are misused. Nevertheless, the quantification of damages remains case-specific and depends on proven material and immaterial losses. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/79 10.70193/jurisprudensi.v2i02.07 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum; 210-229 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i02 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/79/23 Copyright (c) 2026 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/80 2026-03-16T18:00:42Z jurisprudensi:ART driver

Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Muhammad Willy Melwani Implementation of Authority BNN Aceh Rehabilitation Narcotics Abusers Narcotics Policy This study aims to analyze the implementation of the authority of the National Narcotics Agency of Aceh Province in providing rehabilitation for narcotics abusers, to identify the obstacles encountered, and to explain the efforts undertaken to optimize the implementation of rehabilitation. This research employs a qualitative method with a socio-juridical approach. Data were obtained through library research and field research in the form of interviews with relevant parties, and were then analyzed descriptively and analytically. The findings show that BNN Aceh has a strategic authority in the implementation of rehabilitation, which is carried out through the stages of assessment, medical rehabilitation, social rehabilitation, and follow-up guidance. However, the implementation of this authority has not yet been optimal due to several obstacles, including low public participation and understanding, stigma toward narcotics abusers, limited facilities and infrastructure, a shortage of human resources, insufficient budget allocation, and suboptimal inter-agency coordination. To address these obstacles, BNN Aceh has undertaken various efforts through strengthening public outreach, cross-sectoral coordination, community empowerment, as well as the application of social, situational, and community-based crime prevention approaches. This study confirms that the effectiveness of rehabilitation is determined not only by the normative legal authority, but also by institutional capacity and social support in its implementation. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/80 10.70193/jurisprudensi.v2i02.08 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i02 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/80/24 Copyright (c) 2025 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.jurnal.stihalbanna.ac.id:article/82 2026-03-27T11:08:04Z jurisprudensi:ART driver

Rekonstruksi Epistemologis Metodologi Penelitian Hukum: Integrasi Pendekatan Normatif dan Empiris Tasrizal Epistemology Research Methodology Normative Empirical Approach Conventional legal research in Indonesia has generally been dominated by a normative-doctrinal approach that emphasizes systematic analysis of legal texts (law in books). In contrast, empirical or sociological approaches (law in action) focus on social realities and legal behavior within society. This article undertakes an epistemological comparison of these two approaches in the context of contemporary legal issues, examining their respective strengths and limitations, and proposing a reflective-integrative methodological model. The study demonstrates that the normative approach excels in system construction and prescriptive analysis, whereas the empirical approach is stronger in generating evidence and contextual understanding. Accordingly, the integration of normative, empirical, and socio-legal approaches through a reflective-integrative methodological framework is necessary to produce legal research that is more comprehensive, adaptive, and evidence-based. LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna 2025-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/82 10.70193/jurisprudensi.v2i01.05 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ; Vol. 2 No. 1 (2025): Qanun Jinayat, Penegakan Hukum, dan Praktik Kelembagaan ; 86-98 3063-0118 10.70193/jurisprudensi.v2i01 eng https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/82/25 Copyright (c) 2025 Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0